Riset & Regulasi

Data & referensi industri perumahan

Angka dari sistem keanggotaan, ringkasan regulasi nasional, dan berita kebijakan — disusun untuk pengambilan keputusan yang terukur.

Pembayaran Tervalidasi

2024

2025

2026

28 pembayaran tervalidasi · 2024—2026

Kepatuhan iuran anggota

Jumlah pembayaran iuran tervalidasi per tahun dari sekretariat. Dipakai sebagai indikator kesehatan keanggotaan DPD.

Laporan pasar properti bulanan sedang disusun tim riset — akan tayang di bagian ini.

11 pembayaran

2024

10 pembayaran

2025

7 pembayaran

2026

Sumber: sistem pembayaran iuran DPD APERSI Jambi — pembayaran yang telah tervalidasi sekretariat.

Payung hukum yang paling sering dirujuk pengembang. Dokumen resmi diambil langsung dari JDIH Kementerian PU.

UU No. 1 Tahun 2011

Perumahan dan Kawasan Permukiman — payung hukum penyelenggaraan perumahan nasional, termasuk kewajiban pengembang.

JDIH
UU No. 2 Tahun 2017

Jasa Konstruksi — keandalan bangunan, sertifikasi badan usaha, dan tanggung jawab pelaku konstruksi.

JDIH

PP No. 64 Tahun 2016

Perumahan dan Kawasan Permukiman — peraturan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2011.

JDIH

PermenPUPR No. 20/PRT/M/2018

Subsidi Selisih Bunga dan Subsidi Uang Muka KPR — kerangka program FLPP.

JDIH
PermenPUPR No. 21/PRT/M/2019

Kemudahan dan Perizinan Berusaha sektor perumahan — penyederhanaan perizinan bagi pengembang.

JDIH

Butuh salinan PDF untuk arsip? Minta ke sekretariat — kami bantu siapkan berkas sesuai kebutuhan.